Perempuan Berpendidikan Tinggi Masih Minim Di Indonesia

Semarang (7/9) - Ketahanan keluarga dengan perempuan sebagai pelopor utama sangat penting dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengatakan bahwa ketahanan nasional akan tercapai dengan baik apabila perempuan mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Karena perempuan ini termasuk faktor penting indikator keberhasilan pembangunan, kami peduli bangsa ini kuat salah satunya adalah menjaga keharmonisan dan menyelamatkan anak-anak kita lebih kuat kedepan. Jadi kalau tingkat partisipasi perempuan tinggi disegala aspek kehidupan termasuk misalnya menurunnya angka kemiskinan keluarga di Indonesia yang di mana di dalamnya adalah perempuan yang terdampak, jadi kalau bisa dikurangi ini bagian dari kemajuan di Indonesia,” jelasnya usai meresmikan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jateng di Semarang, Ahad (4/9/2016).

Namun demikian, kata dia, untuk mencapai kesuksesan pembangunan nasional dengan kepeloporan perempuan saat ini perlu kerja keras dan peran serta semua pihak, sebab banyak faktor yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktor yang paling utama adalah selama 71 tahun Indonesia merdeka, berapa jumlah perempuan Indonesia yang tingkat pendidikannya sudah sampai S1. Tahun 2005 saja, perempuan Indonesia dari jumlah populasi secara keseluruhan yang mengakses S1 sampai selesai S3 itu hanya 1,3 persen. Ini data dari dari Kemenkokesra 2005," katanya.

Selain itu, lanjut Wiwi, perempuan yang tamat SD cukup besar sekitar 3,3 persen. Sementara untuk range SD-SMA sebanyak 6,3 persen. Sehingga masih banyak yang harus dikerjakan dengan kerja keras, semua pihak, baik itu pemerintah, DPR, dan elemen perempuan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan Indonesia. 

“Perlu diketahui bahwa faktor tersebut ternyata dengan sendirinya bisa berdampak kepada peningkatan pengetahuan, tentang kesehatan, kualitas mengasuh anak termasuk partisipasi politik. Masih kena satu paradigma tentang pragmatisme politik,” tandasnya.

Faktor lain, ungkap Wiwi, adalah anggaran negara untuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) masih sedikit. Di sisi lain, kata Wiwi, KPPA juga tidak punya kaki tangan ke bawah yang langsung kasih komando. 

“Namun demikian, saya bersama perempuan PKS akan melakukan upaya sesuai dengan tugas kami sebagai salah satu pilar di negara demokrasi, ya kita berkhidmat untuk rakyat, di mana sasarannya adalah perempuan dan keluarga, makanya kemarin kita selenggarakan diklat penokohan, agar perempuan bisa mengajak pembangunan, hal yang kecil seperti menghidupkan PKK dan Posyandu. Sehingga dengan sendirinya bisa jadi pelopor pembangunan di tingkat yang paling kecil,” ujarnya. (Www.pks.id)