KOLABORASI BUKAN BASA BASI

 

Pembentukan koalisi dukungan terhadap pasangan calon Pilkada seringkali diwarnai berbagai latar belakang. Bahkan sampai tuduhan tak berdasar karena emosi pengikut calon yang kecewa kepada partai politik yang tidak jadi mengusung. Tudingan koalisi terjadi karena money politic hingga konspirasi politik yang terjadi di pusat berimbas di daerah.

 

Pada Pilpres 2014 lalu, terbentuk 2 kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Koalisi Indonesia Hebat, didalamnya ada PDIP dan PKB.  Atmosfir pusat yang demikian menuntut Kulon Progo untuk tegak lurus dengan konstalasi koalisi pusat.

 

Ketika itu, pada saat penetapan alat kelengkapan dewan di DPRD Kulon Progo, KMP menyapu bersih semua pimpinan Komisi dan Badan yang ada di DPRD. Baik PDIP maupun PKB tidak diberi satupun posisi pimpinan.

 

Namun, koalisi yang dibangun di DPRD ini ternyata kurang berpengaruh dalam jalannya pemerintahan daerah. Bupati Kulon Progo diusung oleh PDIP, PAN dan PPP sebagai pendukung justru menguntungkan internal PDIP. Dan ternyata di seluruh D.I.Yogyakarta, hanya Kulon Progo yang menerapkan koalisi pusat dilakukan di daerah. Maka tak berlangsung lama koalisi ini mencair dan terjadi basa basi politik, rekonsiliasi parpol koalisi mendukung pemerintah daerah waktu itu.

 

Penataan alat kelengkapan dewan pun diatur kembali dalam paruh perjalanannya secara proporsional antara fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Semua nyawiji.. melalui proses basa basi politik beberapa waktu.

 

Berikutnya pada 2017 nyaris saja peserta pilkada hanya calon tunggal Hasto Tejo, namun pada akhirnya muncul paslon pesaing, yaitu Zuhad-Iriani diusung  oleh Gerindra, PKB, Demokrat  yang sepertinya belum bisa meninggalkan konstalasi pilpres 2014.

 

Hasil pilkada 2017, Hasto-Tejo meraih suara 85 ℅, Zuhad-Iriani 15%. Hal ini menunjukan realita geopolitik daerah tidak terpengaruh pusat. Masyarakat Kulon Progo cukup rasional memilih calon yang tepat untuk membangun Kulon Progo, bukan sekadar emosional pengaruh percaturan politik nasional semata.

 

Maka pilkada 2024, keputusan PKS untuk berkoalisi dengan PDIP di Kulon Progo merupakan proses panjang Kolaborasi politik dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sejak pasca Pilkada 2011. Kesamaan visi dan frekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi alasan utama kolaborasi PKS dan PDIP.

 

Basi, kolaborasi yang basa basi. Kolaborasi atas dasar keyakinan pasangan calon Novida-Rini akan bisa membawa Kulon Progo menjadi kabupaten maju, sejahtera dan mandiri.

 

Salam NKRI

NKRI Harga Mati..!

Novida Rini itu pasti..!

 

[email protected]

MPD PKS Kulon Progo