Akselerasi Kawasan Industri Sentolo: Fraksi PKS Kulon Progo Desak Pemerintah Jemput Bola dan Pastikan Warga Lokal Tak Jadi Penonton

Agung Raharjo, ST

KULON PROGO– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengambil langkah proaktif dan "jemput bola" dalam mengoptimalkan potensi Kawasan Industri Sentolo (KIS). Rekomendasi ini diterapkan secara resmi dalam poin rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

 

Aspek utama ketiga yang disampaikan Fraksi PKS meliputi kemudahan perizinan bagi potensi investor, pengawalan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal, dan mitigasi dampak sosial agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industrialisasi.

 

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo sekaligus aleg dari dapil Sentolo-Nanggulan, Agung Raharjo, menegaskan bahwa masuknya investasi ke Kulon Progo harus berjalan lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga.

 

“Kami di Fraksi PKS akan terus mendorong dan mengawal agar setiap investasi yang masuk memberi manfaat nyata kepada warga Kulon Progo. Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi ini meninggalkan masyarakat lokal,” ujar Agung, Jumat (29/5).

 

Menjaring Investor Berkomitmen Daerah

Agung menambahkan, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulon Progo beberapa pekan lalu, pihak legislatif telah merekomendasikan strategi peningkatan investasi melalui pendekatan kemitraan dengan pengusaha yang memiliki rekam jejak pembangunan daerah yang baik.

 

"Beberapa waktu lalu saya bertemu langsung dengan salah satu pemilik pabrik manufaktur di kawasan industri sentolo . Beliau memiliki komitmen yang bagus untuk membangun daerah, salah satunya lewat kesiapan menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. Dalam raker dengan DPMPTSP, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan investasi melalui pengusaha-pengusaha yang berkomitmen seperti ini, " Agung.

 

Langkah jemput bola ini dinilai krusial mengingat realisasi investasi Kulon Progo menunjukkan tren positif. Berdasarkan data DPMPTSP Kulon Progo, capaian nilai investasi pada Triwulan I saja telah mencatat angka Rp77,06 miliar. Fraksi PKS berharap capaian kuantitatif ini diimbangi dengan kualitas pelayanan perizinan yang responsif dan fasilitasi yang suportif dari hulu ke hilir.

 

Menjawab Kekhawatiran Warga Lokal

Desakan Fraksi PKS ini juga hadir sebagai respon atas berkembangnya opini dan keresahan di tengah masyarakat Sentolo. Munculnya aspirasi warga yang merasa khawatir akan eksistensi KIS justru meminggirkan ruang hidup dan mata pencaharian mereka, di mana warga lokal khawatir hanya akan kebagian dampak lingkungan atau sekadar menjadi penonton tanpa keterlibatan ekonomi yang inklusif.

 

Bagi PKS, regulasi yang ramah investasi tidak boleh menafikan aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, pengawalan terhadap komitmen industri seperti penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan (upskilling) warga terdampak, serta pelibatan UMKM sekitar kawasan menjadi harga mati yang harus difasilitasi oleh Pemkab Kulon Progo.

 

Melalui rekomendasi LKPJ TA 2025 ini, Fraksi PKS berharap Pemkab Kulon Progo segera menyusun roadmap integrasi KIS yang tidak hanya fokus pada transmisi bagi pemodal, namun juga menjamin proteksi dan distribusi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kulon Progo, khususnya warga Sentolo.

 

-