Minim Armada Pelayanan Publik, Fraksi PKS Kulon Progo Desak Pengadaan Kendaraan Operasional Strategis dalam Rekomendasi LKPJ Bupati

Jeni Widiyatmoko

KULON PROGO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kulon Progo memberikan catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. PKS mendorong perlunya langkah-langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui penguatan armada pelayanan publik yang saat ini dinilai memprihatinkan.

Rekomendasi tersebut juga disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati TA 2025 yang digelar pada Kamis (23/4/2026). Jeni Widiyatmoko , Sekretaris Fraksi PKS yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus LKPJ , membacakan langsung poin-poin krusial tersebut di hadapan pimpinan dewan dan eksekutif. 

Empat Prioritas Armada Pelayanan

Fraksi PKS secara spesifik meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan pengadaan empat jenis kendaraan layanan publik, yakni:

1. Truk Pemadam Kebakaran : Untuk memperkuat respon kebencanaan kebakaran di wilayah Kulon Progo

2. Ambulans Public Safety Center (PSC) : Guna mendukung layanan kegawatdaruratan medis bagi warga.

3. Mobil Pengangkut ODGJ Berat : Untuk Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kategori berat secara manusiawi dan aman.

4. Truk Pemeliharaan LPJU (Skylift/Crane) : Untuk Dinas Perhubungan guna memastikan penerangan jalan umum tetap berfungsi optimal.

Berawal dari Aduan Masyarakat dan Fakta "Crane Rewel"

Dari ini

Urgentnya pengadaan armada ini, terutama truk skylift , didasari oleh temuan langsung Jeni Widiyatmoko di lapangan. Belum lama ini, Jeni menerima aduan masyarakat mengenai tiang lampu dan kabel yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang.

Saat berkoordinasi melalui WhatsApp dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kulon Progo, terungkap fakta miris: Dishub hanya memiliki satu unit truk crane untuk melayani seluruh wilayah Kulon Progo. Ironisnya, armada tersebut sudah berumur 20 tahun dan sering mengalami kerusakan (“rewel”). 

Saat Jeni menyampaikan aduan warga tersebut ternyata truk crane tersebut sedang berada di bengkel. Akibatnya, perbaikan lampu menjadi tertunda dan petugas hanya bisa melakukan pengecekan kabe l .

Strategi Pendanaan Kreatif

Menyadari keterbatasan APBD, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan. Jeni menyarankan skema pendanaan kreatif untuk pengadaan armada tersebut, antara lain:

l Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

l Pengajuan dana stimulan atau alokasi dari Pemerintah Pusat

lHibah antar-daerah

l Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kulon Progo.